komisi pemberantasan korupsi (kpk) memeriksa bupati bogor, rachmat yasin, mengenai persentasi suap dalam pengurusan izin lokasi pembangunan info pemakaman bukan umum (tpbu).
saya dipanggil sebagai saksi angka tertangkap tangannya ketua dprd, tutur rachmat ketika datang ke gedung kpk jakarta di selasa sekitar jam 10.30 wib.
saya pernah berkomunikasi alternatif dengan sms, namun tak mengenai lahan, jawab rachmat ketika ditanya soal hubungannya dengan ketua dprd kabupaten bogor, iyus djuher, dan adalah tersangka selama kasus itu.
rachmat yasin adalah pihak yang menandatangani surat keputusan izin tpbu seluas 100 hektare di desa antajaya, kecamatan tanjungsari, kabupaten bogor, jawa barat.
Informasi Lainnya:
pada pemeriksaan pada kamis (25/4), wakil bupati bogor, karyawan faturachman, menyampaikan proses pengajuan izin tpbu telah tuntas.
proses pengajuan sudah beres, dan mengajukan pt garindo perkasa, telah banyak sk bupati, telah ada kajian lapangan juga teknis namun ketika sk bupati beranjak sementara banyak tangkap tangan yang menyerahkan uang, ujarnya.
tapi izin objek wisata tak menunjukkan kepemilikan, jadi cuma wilayah saja dan kami tunjukan sehingga tidak menyangkut kepemilikan, ujarnya.
direktur pt garindo, perkasa sentot susilo, mengajukan izin tpbu tersebut dari 2012. karyawan mengaku belum pernah bertemu atau berkomunikasi melalui perkasa sentot susilo.
kpk menangkap perkasa sentot susilo dalam 16 april 2013, ketika menyerahkan biaya rp800 juta terhadap pegawai dinas studi kabupaten bogor, usep jumeino, pada rest area sentul.
dalam persentasi ini, kpk sudah menetapkan lima tersangka yakni iyus djuher, perkasa sentot susilo, usep jumeino, pegawai honorer pada pemkab bogor, listo wely sabu, dan direktur operasional pt garindo perkasa, nana supriatna.