gubernur dki jakarta joko widodo menungkapkan bahwa penandatanganan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) agar pencairan hibah pembangunan moda transportasi massal (mrt) daripada pemerintah pusat tak ingin ditandatangani dengan dirinya.
tinggal buat surat keputusan pelimpahan tanggungjawab. nanti dan akan tandatangan mampu sekretaris daerah (sekda) mampu kepala badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda), tutur jokowi selama balaikota dki jakarta, jumat.
pemilihan pihak internal pemerintah provinsi dki jakarta dibuat penanggungjawab, berdasarkan jokowi, diselenggarakan untuk pengawasan lebih tidak sulit. terlebih, kepala bappeda, sarwo handayani, dan merupakan salah Salah satu komisaris pt. mrt jakarta.
kalau aku kan ke kepala bapedda, kan kepala komisaris pada situ, ujarnya.
Informasi Lainnya:
jokowi meyakinkan bahwa pengalihan tanggungjawab ini tak ingin mengganggu proses launching yang langsung diselenggarakan.
sementara tersebut, wakil menteri keuangan, mahendra siregar menyebutkan kiranya duduk perkara soal penandatangan surat itu telah dijelaskan oleh karenanya bagian pemprov dki jakarta tidak usah takut.
ada beberapa peraturan yang sudah diperbaharui makanya bisa membuka bisnis agar kita merevisi apa tatacara untuk merumuskan surat di atas tersebut, papar mahendra.
mahendra meneruskan bahwa peraturan yang berubah diharapkan tentu hendak disesuaikan dengan peraturan pemerintah dan peraturan menteri keuangan.
intinya, pak gubernur mampu menunjuk internal supaya menjadi penanggungjawab, katanya.